PANGKALPINANG | TuahNews.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Babel menyepakati perubahan arah kebijakan anggaran untuk Tahun Anggaran 2026 sekaligus menyusun kerangka kebijakan anggaran untuk 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perubahan RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dan RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Babel, Rabu (26/8/2026).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, mengatakan perubahan RKUA-PPAS 2026 diperlukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi pendapatan daerah dan target penerimaan yang telah ditetapkan.
“Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan asumsi pendapatan dan target yang ada,” kata Eddy.
Menurutnya, penyesuaian tersebut menjadi langkah penting agar perencanaan dan kebijakan anggaran daerah tetap realistis dengan kemampuan fiskal yang dimiliki. Dengan begitu, program pembangunan yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara efektif tanpa mengabaikan kondisi keuangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga menyoroti pentingnya kepastian penerimaan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sektor pertambangan.
Ia berharap realisasi DBH dapat segera dilakukan sehingga ruang fiskal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi lebih kuat dalam membiayai program-program prioritas.
“Diharapkan pemerintah pusat segera merealisasikan dana bagi hasil dari sektor pertambangan untuk mendukung program prioritas, termasuk kesehatan dan pendidikan,” tegasnya.
Eddy menilai kesehatan dan pendidikan harus tetap mendapatkan perhatian utama dalam kebijakan anggaran daerah. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki kaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kekuatan fiskal daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan berbagai program prioritas. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara terukur dan berdasarkan kebutuhan yang benar-benar mendesak.
DPRD Babel juga menekankan agar anggaran yang telah disepakati tidak berhenti pada aspek perencanaan semata. Implementasinya harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan penguatan sektor-sektor strategis.
Dengan disepakatinya Perubahan RKUA-PPAS 2026 dan RKUA-PPAS 2027, DPRD Babel berharap arah pembangunan daerah dapat berjalan lebih terukur, adaptif terhadap kondisi fiskal, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
@Zen Adebi.
