PANGKALPINANG | TuahNews.com – PERSOALAN antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Bangka Belitung mendapat perhatian serius DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mencari jalan keluar, DPRD Babel berencana memanggil pihak Pertamina dan para pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi bersama masyarakat yang menyampaikan berbagai keluhan terkait ketersediaan dan distribusi BBM, Selasa (27/10/2026).
Dalam pertemuan itu, masyarakat mengungkapkan kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang semakin panjang, bahkan mengular hingga ke badan jalan. Situasi tersebut tidak hanya menghambat kelancaran lalu lintas, tetapi juga mulai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Sejumlah kelompok masyarakat yang paling terdampak di antaranya sopir lintas, pedagang, nelayan hingga petani yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
- PT TIMAH Perluas Akses Pendidikan, Ratusan Anak Berprestasi dan Keluarga Sederhana Dapat Kesempatan Meraih Cita-Cita
- Perkuat Sinergi Manajemen dan Karyawan, Riki Febriansyah Kembali Pimpin IKT PT TIMAH Periode 2026–2029
- Pangkalpinang Punya Destinasi Hiburan Baru! Tetris 88 Tawarkan Live Music, Harga Bersahabat dan Suasana Nyaman
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menilai persoalan antrean BBM tersebut sudah tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, perlu ada langkah konkret untuk mengetahui penyebab utama terjadinya kelangkaan dan hambatan distribusi di lapangan.
“Ini menurut kita sudah di luar batas kewajaran. Maka sudah kita pertanyakan kendala-kendala ini di mana. Kalau ini dibiarkan, saya khawatir ini akan menjadi masalah sosial di Bangka Belitung,” ujar Didit.
Selain antrean panjang, masyarakat juga mengeluhkan mahalnya harga BBM eceran yang mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Bahkan, di wilayah Tempilang, harga BBM dilaporkan menembus Rp17.000 per liter.
Keterbatasan kuota, jauhnya akses menuju SPBU serta minimnya petugas pelayanan turut memperburuk kondisi tersebut.
Dampaknya pun mulai dirasakan sektor usaha dan transportasi. Para sopir lintas mengaku mengalami penurunan jumlah perjalanan. Jika sebelumnya mampu melakukan hingga lima kali perjalanan dalam sehari, kini hanya sekitar dua kali perjalanan.
Kondisi serupa dialami para pedagang yang harus menanggung kenaikan biaya pengiriman barang akibat sulitnya mendapatkan BBM.
Dalam audiensi tersebut, masyarakat mendorong sejumlah langkah perbaikan, mulai dari penambahan kuota BBM, perpanjangan jam operasional SPBU, hingga penyediaan jalur pelayanan khusus bagi nelayan dan petani.
Masyarakat juga meminta agar pengawasan penyaluran BBM bersubsidi diperketat sehingga distribusinya benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan kelompok masyarakat yang berhak menerima.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Didit menegaskan DPRD Babel akan mendorong penyelesaian melalui komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait.
“Kita ke depan tidak mencari masalah, tetapi mencari solusi,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Babel menjadwalkan audiensi berikutnya pada Kamis (29/10/2026) pukul 13.00 WIB di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
Pertemuan tersebut akan menjadi ruang pembahasan bersama untuk mengurai persoalan distribusi dan ketersediaan BBM, sekaligus mencari solusi konkret agar antrean panjang di SPBU tidak terus berulang dan aktivitas ekonomi masyarakat Bangka Belitung dapat kembali berjalan normal.
@Zen Adebi.
