JAKARTA | TuahNews.com – PERSOALAN anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dikeluhkan petani di Bangka Belitung mendapat perhatian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Hal tersebut mencuat dalam audiensi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel dengan Kementerian Pertanian, Kamis (4/6/2026).
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil beserta jajaran. Dalam audiensi itu, DPRD Babel menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani sawit, mulai dari rendahnya harga TBS hingga kendala biaya produksi seperti harga pupuk.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan respons positif terhadap aspirasi yang disampaikan. Salah satu tindak lanjut yang akan dilakukan yakni pemanggilan perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) dari seluruh Indonesia untuk membahas persoalan harga TBS.
“Alhamdulillah, respons dari Kementerian Pertanian sangat cepat. Insya Allah pekan depan Menteri akan mengundang perusahaan pabrik kelapa sawit se-Indonesia. Dalam pertemuan itu juga akan melibatkan aparat penegak hukum untuk membahas kondisi yang terjadi,” ujar Didit.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan solusi bagi petani sawit, khususnya di Bangka Belitung yang saat ini terdampak akibat penurunan harga TBS. DPRD Babel berharap hasil pertemuan antara pemerintah pusat dan pelaku usaha dapat memperbaiki kondisi harga di tingkat petani.
Selain persoalan harga, DPRD Babel juga mendorong agar mekanisme penetapan harga TBS berjalan sesuai aturan yang berlaku. Didit menyebut penentuan harga perlu mengacu pada regulasi Kementerian Pertanian, termasuk memperhatikan perbedaan kategori antara petani mitra dan nonmitra agar tercipta sistem yang lebih adil.
“Kami berharap Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat menetapkan harga TBS sesuai regulasi yang ada. Ada klasifikasi harga antara petani mitra dan nonmitra sehingga mekanismenya lebih jelas,” jelasnya.
DPRD Babel juga menyoroti permasalahan pupuk yang masih menjadi beban bagi petani karena biaya produksi yang meningkat. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar pendapatan petani tetap terjaga.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Babel akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, guna memastikan hasil kesepakatan antara pemerintah, perusahaan, dan petani dapat diterapkan di lapangan.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar dan Edi Nasapta, serta anggota DPRD Babel Elvi Diana dan Me Hoa. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pelaku usaha, diharapkan persoalan harga sawit dapat segera menemukan penyelesaian yang memberikan kepastian bagi petani@Zen Adebi.
