Oleh : Achmad Ferdy Firmansyah (Ketua DPW Partai Berkarya Prov Kep Babel)
“Tidak ada Orkestra musikal tanpa seorang Dirigen”,
MEGAHNYA konser musikal yang di “Orkestrasi” kan oleh para musisi / seniman musik sehingga penonton terbuai diam tanpa suara hingga terpana mendengar indahnya lantunan irama tersebut ter- analogi kan dalam Orkestrasi yang dimainkan oleh para pihak ( Pengkhianat Negara ) yang berkepentingan atas keuntungan dari hilangnya 300 Ton hasil sitaan negara sehingga menimbulkan kerugian negara.
Dalam konteks negara hukum, kekuasaan dan kewenangan eksekutif untuk menegak kan supremasi hukum serta kekuasaan dan kewenangan legislatif untuk mengawasi kinerja pemerintah agar roda pemerintahan berjalan sesuai dengan landasan konstitusional yang berlaku seperti nya turut terbuai menyaksikan dan menikmati megah nya Propaganda dalam bentuk Orkestrasi tersebut bahkan bisa jadi mereka yang berkepentingan atas keuntungan tersebut berharap masyarakat lupa atas kejadian tersebut.
Dengan adanya soliditas sikap Masyarakat awam khusus nya di Babel yang tidak akan membantah jika kerugian negara itu berarti merugikan kehidupan rakyat dan turut serta bersuara dengan tagar *#300 Ton Timah dihilangkan oleh Pengkhianat Negara* diruang publik terutama media sosial niscaya akan bertransformasi menjadi genderang perang bagi para pengemban amanat publik yang masih berjiwa nasionalis di pemerintahan untuk memberantas praktik KKN dan Penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan.
Secara moneter harga dari valuasi 300 Ton timah memang tidak sebanding dengan nilai komoditas lain nya yang pernah disita oleh negara, namun Orkestrasi ini berimplikasi terhadap kepercayaan publik atas kinerja eksekutif dan legislatif yang mengatasnamakan roda pemerintahan, yang mana roda pemerintahan itu merupakan instrumen fundamental yang menghantarkan tujuan dari hadirnya negara dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial.
Indikasi Kebisingan awal lalu menjadi bisu di perjalanan sudah cukup mengisyaratkan bahwa hilangnya 300 Ton Timah itu di Orkestrasi kan oleh para pejabat publik yang bermental pengkhianat negara berkolaborasi dengan mafia berstatus pengusaha tambang beserta antek2 nya dalam modus pencurian atau perampokan hasil sitaan negara. Dan Berdasarkan kejadian fakta dilapangan di sertai data analisis Intelligence teridentifikasi kan bahwa antara mafia berkedok pelaku dunia usaha ( bisnis ) pertambangan dan segelintir Oknum pemerintahan ( kekuasaan) yang di pusat maupun di daerah tidak peduli bahkan mereka asik menyantap menu kenikmatan hidup meskipun harus menggilas sesuatu yang merugikan kehidupan rakyat terutama rakyat yang hidup di bumi serumpun sebalai.
Pangkalpinang, 05 Juni 2026
“Sumber : DPP Partai Berkarya Biro Pers dan Kominfo Publik”.
