PANGKALPINANG | TuahNews.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta PT Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah di Bangka Belitung. Kondisi tersebut telah memicu antrean panjang di SPBU dan berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan persoalan ini harus segera ditangani agar tidak semakin mengganggu roda perekonomian dan pelayanan masyarakat.
“Saya minta kepada pihak Pertamina supaya masalah ini diselesaikan secepat mungkin dan segera dilaporkan ke pusat. Kalau dibiarkan, korbannya banyak, mulai dari UMKM, pengemudi ojek online, sampai masyarakat umum,” ujar Didit, Selasa (14/7/2026).
Ia menilai kelangkaan BBM yang berlangsung beberapa hari terakhir telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selain antrean kendaraan yang mengular di berbagai SPBU, kondisi tersebut juga memicu munculnya penjualan BBM secara eceran dengan harga yang jauh di atas harga resmi.
Menurut Didit, harga BBM eceran bahkan telah menembus kisaran Rp20 ribu per liter. Situasi ini dinilai semakin memberatkan masyarakat yang bergantung pada BBM untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi persoalan tersebut, Didit mengaku telah berkomunikasi langsung dengan General Manager Pertamina melalui panggilan video. Dalam kesempatan itu, ia memperlihatkan kondisi antrean kendaraan di SPBU sekaligus menyampaikan keluhan masyarakat yang harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
“Saya langsung perlihatkan antreannya. Beliau juga mendengar keluhan masyarakat yang sudah menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM,” katanya.
Didit mengungkapkan dampak kelangkaan BBM kini telah dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat. Ia bahkan menyaksikan langsung dua pengendara sepeda motor kehabisan bahan bakar di sekitar kediamannya sehingga terpaksa mendorong kendaraan dan berjalan kaki mengantar anak ke sekolah.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa persoalan distribusi BBM tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan dan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Artinya dampak antrean dan kelangkaan BBM ini sudah dirasakan semua sektor. Ada yang tidak bisa bekerja, ada anak yang terlambat bahkan tidak bisa sekolah karena tidak mendapatkan BBM,” ujarnya.
DPRD Babel menilai langkah utama yang harus segera dilakukan adalah memulihkan pasokan serta memperlancar distribusi BBM di seluruh wilayah Bangka Belitung. Karena kewenangan tersebut berada di tangan Pertamina, perusahaan diminta segera mengambil tindakan nyata agar kondisi kembali normal.
Selain itu, DPRD juga mendorong adanya evaluasi terhadap sistem pelayanan di SPBU. Salah satu usulan yang disampaikan ialah pemisahan jalur antrean antara kendaraan umum dengan pembeli menggunakan jeriken atau pengerit agar proses distribusi menjadi lebih tertib, efektif, dan tepat sasaran.
“Yang jelas saya minta kondisi ini segera dinormalkan karena yang memiliki kewenangan adalah Pertamina,” tegas Didit.
Pada kesempatan yang sama, Didit kembali mengingatkan pentingnya pembenahan distribusi BBM subsidi bagi nelayan. Menurutnya, penyaluran solar subsidi masih perlu diperbaiki agar benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak dan tidak terjadi penyimpangan dalam proses pendistribusiannya.
@Zen Adebi.
