PANGKALPINANG | TuahNews.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai mencermati arah perubahan anggaran daerah tahun 2026. Hal itu dibahas dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (10/8/2026).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, mengatakan pembahasan perubahan anggaran akan dilakukan secara menyeluruh, terutama terhadap postur anggaran yang menjadi dasar penyusunan perubahan APBD 2026.
Menurut Edi, penyesuaian anggaran merupakan hal yang diperlukan karena kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat dapat mengalami perubahan setelah anggaran ditetapkan pada awal tahun.
“Di situ kita akan memeriksa bagaimana postur anggaran akhir ini. Ini kan direncanakan di awal, nanti di akhir bagaimana penyesuaian-penyesuaiannya,” ujar Edi.
Ia menegaskan DPRD Babel akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran tetap sesuai ketentuan.
Selain itu, setiap alokasi anggaran diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di tengah kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
Edi juga mengharapkan adanya sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama proses pembahasan perubahan anggaran berlangsung.
“Insyaallah dari DPRD akan mengawal jalannya Pemerintah Provinsi ini dengan baik. Semoga pemerintah dan DPRD selalu solid bersama-sama,” katanya.
Lebih lanjut, Edi menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif dan tepat sasaran. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah, setiap program yang memperoleh dukungan pendanaan harus benar-benar diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Anggaran yang tidak seberapa ini bisa dimaksimalkan benar-benar untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Melalui pembahasan perubahan RKUA dan PPAS tersebut, DPRD Babel berharap penyesuaian anggaran tahun 2026 dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi daerah sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.
@Zen Adebi.
