JAKARTA | TuahNews.com – PEMERINTAH Indonesia semakin serius mempersiapkan pemanfaatan energi nuklir sebagai salah satu sumber energi masa depan guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target pengurangan emisi karbon. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui pertemuan strategis antara Dewan Energi Nasional (DEN) dan delegasi institusi nuklir Jepang dalam kegiatan Breakfast Meeting yang digelar di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung secara hibrid tersebut menjadi langkah penting dalam mempererat kerja sama Indonesia dan Jepang untuk mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) komersial di Tanah Air. Kerja sama ini juga merupakan bagian dari implementasi pembaruan Kebijakan Energi Nasional yang menempatkan energi nuklir sebagai salah satu pilihan strategis dalam mendukung target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.
Pemerintah menargetkan bauran energi rendah karbon mencapai 70 hingga 72 persen pada tahun 2060. Dalam skenario tersebut, energi nuklir diproyeksikan berkontribusi signifikan dengan potensi kapasitas pembangkit mencapai 45 gigawatt (GW).
Dari pihak Indonesia, pertemuan dihadiri sejumlah anggota DEN, antara lain Satya Widya Yudha, Sripeni Inten Cahyani, Saleh Abdurrahman, Muhammad Kholid Syeirazi, dan Mohamad Fadhil Hasan. Sementara delegasi Jepang terdiri dari perwakilan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), serta JAIF International Cooperation Center (JICC).
Salah satu hasil utama pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk mematangkan draf Rencana Kerja Sama Tiga Tahun yang akan menjadi fondasi percepatan pengembangan PLTN di Indonesia.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), unit pertama PLTN Indonesia dengan kapasitas antara 250 hingga 500 megawatt ditargetkan mulai beroperasi sekitar tahun 2032. Sejumlah lokasi di Sumatera dan Kalimantan Barat saat ini tengah dikaji sebagai kandidat utama pembangunan proyek perdana tersebut.
Anggota DEN, Satya Widya Yudha, menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan energi nuklir tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga memerlukan tata kelola dan kelembagaan yang kuat.
Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan pembentukan National Policy and Implementation Organisation (NEPIO) melalui Keputusan Presiden. Kehadiran NEPIO dinilai sangat penting karena akan menjadi lembaga yang mengoordinasikan kebijakan, program kerja, pembagian peran operator, hingga kerja sama internasional terkait pengembangan energi nuklir di Indonesia.
“Pembentukan NEPIO merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh aspek pengembangan energi nuklir berjalan secara terintegrasi dan sesuai standar internasional,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Jepang juga menyepakati enam pilar utama kerja sama selama tiga tahun ke depan. Keenam pilar tersebut meliputi penguatan tata kelola dan kebijakan, keselamatan nuklir dan regulasi, pengembangan teknologi dan infrastruktur, model bisnis dan keterlibatan industri nasional, aspek keamanan internasional (safeguards), serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Jepang mengundang delegasi Indonesia untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan kunjungan teknis ke fasilitas Small Modular Reactor (SMR) atau Reaktor Modular Kecil yang saat ini tengah dikembangkan di Jepang. Program tersebut diharapkan dapat mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan bagi para pemangku kepentingan Indonesia.
Sementara itu, Anggota DEN Saleh Abdurrahman menyoroti pentingnya transformasi sumber daya manusia dalam menghadapi era energi nuklir. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Coal-to-Nuclear Transfer Training, yaitu pelatihan bagi operator pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara agar dapat beradaptasi dan beralih menjadi operator PLTN.
Jepang juga menyatakan kesiapan untuk membantu penyusunan kurikulum pelatihan, sistem sertifikasi, hingga peningkatan kompetensi tenaga teknis seperti pengelas dan teknisi perpipaan yang akan menjadi bagian penting dalam pembangunan dan operasional PLTN.
Di sektor industri, JICC dan METI mendorong peningkatan kandungan lokal secara bertahap dalam proyek PLTN. Pendekatan ini diharapkan mampu memanfaatkan basis industri manufaktur Jepang yang telah beroperasi di Indonesia sehingga dapat menekan biaya logistik sekaligus memperkuat rantai pasok dalam negeri.
Tak hanya itu, Jepang juga siap berbagi pengalaman terkait berbagai model pembiayaan proyek energi nuklir, termasuk skema pendanaan internasional, lelang dekarbonisasi jangka panjang, serta fasilitas pinjaman lunak antar-pemerintah yang dapat menjadi alternatif pembiayaan proyek PLTN di Indonesia.
Anggota DEN, Sripeni Inten Cahyani, menegaskan bahwa pembentukan NEPIO menjadi langkah prioritas untuk memastikan kesiapan Indonesia memasuki era energi nuklir secara terencana dan bertanggung jawab.
Melalui kerja sama strategis dengan Jepang ini, Indonesia berharap mampu membangun fondasi yang kuat dari sisi regulasi, teknologi, industri, sumber daya manusia hingga pembiayaan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, target pengoperasian PLTN pertama pada awal dekade 2030-an diharapkan dapat terwujud secara aman, andal, dan berkelanjutan demi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon menuju masa depan energi bersih Indonesia. (*)
