Opini Muhamad Zen
KONON, profesor adalah puncak dari menara gading dunia ilmu pengetahuan. Katanya, jika seseorang telah menyandang gelar profesor, maka pikirannya tak lagi mondar-mandir di jalanan, melainkan melayang-layang di langit, ide—menganalisis data, menyusun teori, dan kadang berbicara sendiri sambil mengangguk penuh hikmah.
Tapi pertanyaannya: bagaimana jadinya jika seorang profesor yang biasa mengajar di ruang kuliah, tiba-tiba pindah kelas… menjadi pemimpin kota?
Ini tentu menarik. Bayangkan, papan tulis diganti papan anggaran, dan mahasiswa yang rajin bertanya digantikan warga yang sibuk mengeluh soal air mati, jalan bolong, dan harga sembako yang bikin dompet menipis sebelum tanggal tua.
Tentu, untuk menjadi pemimpin tidak cukup hanya bermodal IPK cumlaude dan jurnal Q1. Rakyat tidak butuh kuliah umum setiap pagi tentang teori kepemimpinan abad ke-17, apalagi yang disampaikan dengan istilah yang bikin kening berkerut dan lidah terbelit yang butuh google translate untuk menterjemahkan maksudnya.
Yang dibutuhkan rakyat adalah pemimpin yang bisa turun ke pasar tanpa harus didampingi ajudan, yang bisa duduk lesehan di tengah masyarakat tanpa merasa perlu menjelaskan konsep “ketahanan pangan berkelanjutan berbasis multidisipliner.”
Apalagi jika—maaf—ada profesor pernah disebut-sebut punya catatan saat memimpin sebuah badan usaha milik daerah. Ibaratnya, dosen ekonomi yang kelabakan mengelola koperasi kampus. Rapatnya rajin, tapi hasilnya… entah. Mungkin beliau mengira BUMD itu laboratorium riset, bukan lembaga usaha yang perlu untung dan tanggung jawab publik.
Kadang, gelar memang seperti jaket almamater: tampak gagah dari luar, tapi belum tentu hangat di dalam. Kepemimpinan tidak cukup dengan gelar akademik yang berjajar, tapi perlu rekam jejak yang teruji, sikap terbuka, dan hati yang siap mendengar. Karena rakyat bukan mahasiswa yang bisa dinilai lewat angka. Mereka menilai dengan rasa: rasa aman, rasa adil, dan tentu… rasa cukup di dapur.
Maka, jika kelak di bilik suara kita menjumpai nama calon dengan gelar panjang dua baris, jangan buru-buru terpukau. Cek dulu rekam jejaknya, bukan hanya jejak langkahnya di forum-forum resmi tingkat nasional, tapi juga jejak tanggung jawabnya di kampung halaman.
Kita tentu senang punya pemimpin yang cerdas. Tapi lebih penting lagi, kita butuh pemimpin yang rendah hati. Yang bisa mendengar sebelum menjelaskan, melayani sebelum menyuruh. Karena jangan sampai terlalu merasa paling pintar, sampai lupa bahwa dalam kehidupan nyata, rakyatlah yang sesungguhnya menjadi dosen terbaik—yang menguji dengan kenyataan, bukan dengan soal pilihan ganda.
Tentang Penulis:
Muhamad Zen adalah wartawan yang mengaku lulus dari Universitas Gunung Maras (UGM), Fakultas Ilmu Politik Perkeliruan—sebuah kampus imajiner yang tidak tercatat di Pangkalan Data Dikti. Menyandang gelar ‘Sarjana Ilmu Politik Perkeliruan’ (S.IP.P), ia dikenal sebagai mahasiswa abadi yang lebih sering nongkrong di warkop daripada kuliah. Ia lebih suka belajar dari warung kopi ketimbang di ruang kuliah. Ia percaya bahwa suara rakyat lebih jujur dari hasil seminar.
_____________________
Catatan Redaksi:
Isi opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas artikel ini, silakan mengajukan sanggahan atau koreksi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp sebagaimana tertera pada box redaksi.
Komentar