Pangkalpinang |TuahNews.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menindaklanjuti keluhan para sopir truk terkait kesulitan mendapatkan BBM subsidi dengan menggelar audiensi bersama perwakilan sopir tronton dan trailer. Pertemuan berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Senin (27/4/2026).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menjelaskan persoalan utama yang disampaikan para sopir adalah tidak aktifnya barcode BBM subsidi pada kendaraan angkutan logistik. Kondisi tersebut membuat distribusi barang kebutuhan pokok terganggu karena sopir terpaksa menggunakan BBM non-subsidi dengan biaya lebih tinggi.
Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan berdampak langsung pada kenaikan harga bahan pokok di masyarakat akibat meningkatnya biaya distribusi.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Babel bersama pihak terkait langsung berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi. Hasilnya, kendaraan pengangkut logistik tetap diperbolehkan menggunakan BBM tertentu, dengan syarat barcode diaktifkan kembali sesuai ketentuan.
Didit menyebutkan, proses aktivasi barcode akan dipercepat selama seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, seperti kelengkapan dokumen dan pembayaran pajak kendaraan.
“Prosesnya dipastikan lebih cepat, bahkan ditargetkan selesai dalam waktu satu hari setelah syarat lengkap,” ujarnya.
Selain itu, para sopir juga mengeluhkan keterbatasan kuota BBM harian yang dinilai belum mencukupi, terutama untuk distribusi ke wilayah yang cukup jauh. DPRD Babel pun mendorong adanya kebijakan khusus agar kendaraan pengangkut sembako mendapatkan kelonggaran.
Menurut Didit, kelancaran distribusi logistik harus menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga di pasaran.
Ia berharap, hasil audiensi ini dapat segera direalisasikan sehingga distribusi kebutuhan pokok kembali normal dan tidak menimbulkan dampak lanjutan bagi masyarakat@ Zen Adebi.
