KARIMUN | TuahNews.com – PT TIMAH (Persero) Tbk terus memperkuat komitmen pemberdayaan masyarakat dengan memastikan program yang dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi publik pembaruan Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Nasional Karimun, Kamis (3/9/2026), menjadi ruang bagi pemerintah daerah, masyarakat, serta penerima manfaat program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk menyampaikan masukan terkait arah program perusahaan ke depan.
Staf Ahli Perencana Utama Baperlitbang Provinsi Kepulauan Riau, Arif Fadillah, mengatakan pembaruan RIPPM perlu disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, keterpaduan perencanaan penting agar kontribusi perusahaan dapat memperkuat program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Setiap rencana kebijakan yang dibuat dalam rangka pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan, kita berharap menyatu dengan rencana kebijakan RPJMD provinsi maupun kabupaten kota,” kata Arif.
Ia menyebutkan, sejumlah persoalan strategis di Kepulauan Riau dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas program PPM. Di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis maritim, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pelayanan publik, pelestarian budaya, pembangunan infrastruktur, serta penguatan upaya menghadapi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
Arif berharap keberadaan PT TIMAH di Kabupaten Karimun dapat memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Memang hadirnya PT Timah ini kita harapkan mendorong dan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun pada khususnya, karena berada di wilayah Kabupaten Karimun,” ujarnya.
Ia juga menilai program PPM perlu dirancang secara menyeluruh sehingga dukungan pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengembangan mata pencaharian dapat saling mendukung dan menghasilkan manfaat yang lebih optimal.
Hal senada disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, H. Muhammad Isnaini. Ia meminta agar program pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang jelas.
Menurutnya, bantuan seperti bibit dan pupuk bagi petani harus diikuti dengan pendampingan serta evaluasi untuk memastikan bantuan tersebut mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
“Setiap bantuan yang diberikan harus memiliki target akhir atau ending yang jelas. Jangan sekadar program selesai setelah barang diserahkan,” ujarnya.
Ia menilai evaluasi program secara berkala, misalnya enam bulan hingga satu tahun setelah pelaksanaan, penting dilakukan untuk mengukur dampak dan tingkat keberhasilannya.
Program PPM, kata dia, idealnya diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang semakin mandiri, terutama dalam meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat agar mereka mampu mandiri dalam membiayai pendidikan dan kesehatan keluarganya,” katanya.
Muhammad Isnaini juga menekankan pentingnya koordinasi antara PT TIMAH dan organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah daerah telah memiliki sejumlah prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan rencana kerja masing-masing OPD.
Sinkronisasi program dinilai dapat membuat kontribusi perusahaan lebih tepat sasaran sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih dengan program pemerintah.
“Penting adanya sinkronisasi antara program CSR PT TIMAH dengan rencana pembangunan daerah agar tidak terjadi overlapping kegiatan,” ujarnya.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara PT TIMAH, pemerintah daerah, OPD, serta masyarakat terus diperkuat sehingga program PPM yang disusun benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan di lapangan.
Selain peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial, aspek lingkungan juga menjadi bagian penting dalam penyusunan RIPPM. Setiap program diharapkan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi lokal, serta keberlanjutan lingkungan agar manfaat pemberdayaan masyarakat dapat dirasakan dalam jangka panjang.
@Zen Adebi.
