PANGKALPINANG | TuahNews.com – PEMERINTAH Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer dalam menghadapi Pilkada Ulang 2025. Penjabat (Pj) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Mie Go menekankan bahwa pihaknya tak akan segan memberikan sanksi kepada siapa pun yang terbukti melanggar prinsip netralitas. Kamis (7/8/2025).
Pernyataan tegas ini disampaikan Sekda Mie Go menanggapi laporan dari salah satu media daring yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan seorang pegawai honorer aktif di lingkungan Pemkot Pangkalpinang dalam kegiatan politik praktis.
Sosok tersebut adalah Satria Rangga, yang diketahui menjabat sebagai programmer (IT) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Ia diduga kuat menjadi Liaison Officer (LO) dari pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Molen–Zaki.
Kehadirannya terekam jelas dalam sejumlah agenda resmi tahapan Pilkada, termasuk saat rapat teknis debat publik pertama yang diselenggarakan oleh KPU Kota Pangkalpinang di Hotel Aston Semabung pada Selasa (5/8/2025).
Bahkan dalam dokumentasi yang diunggah akun resmi Instagram KPU, Rangga terlihat aktif mewakili paslon dan diduga sengaja menutupi identitasnya dengan menggunakan masker. Aksi serupa juga pernah terlihat saat ia mendampingi pasangan calon tersebut saat mendaftar ke KPU.
Sekda Mie Go menyayangkan adanya dugaan pelanggaran itu dan menegaskan bahwa Pemkot akan menindaklanjuti informasi tersebut secara serius.
Namun ia juga mengakui bahwa pihaknya tidak dapat mengawasi seluruh ASN dan honorer secara langsung mengingat jumlah mereka yang mencapai ribuan.
“Pengawasan itu berjenjang, mulai dari staf hingga kepala dinas. Seharusnya mereka yang berada di atasnya bisa lebih dulu memberikan teguran. Kalau sudah ditegur masih melanggar, baru kami buatkan surat resmi,” jelas Mie Go saat dihubungi jejaring redaksi media ini.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas peran aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. “Apapun informasinya akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Dengan sikap tegas ini, Pemkot Pangkalpinang ingin memastikan bahwa Pilkada Ulang 2025 berjalan adil dan bebas dari intervensi ASN maupun honorer yang menyalahgunakan posisinya. (Sumber: KBO Babel)
Komentar