Sekolah Rakyat: Jembatan Akses dan Transformasi Sosial

Oleh: Muhibbullah Azfa Manik

DI kampung-kampung terpencil, jauh dari bisingnya kota, seorang anak seperti Budi atau Siti tak jarang menapak puluhan kilometer lewat jalan setapak berdebu atau menyebrangi sungai saat musim hujan, hanya untuk mencapai sekolah. Ketiadaan transportasi umum dan infrastruktur memadai bukan sekadar tantangan, melainkan tirani nyata atas hak dasar mereka—pendidikan. Di tengah kondisi ini, lahir gagasan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial: sebuah bentuk pendidikan inklusif yang berani menjadikan boarding school sebagai jembatan nyata memutus lingkar kemiskinan lewat akses pendidikan penuh.

Program ini lebih dari sekadar sekolah gratis. Sekolah Rakyat hadir sebagai boarding school yang beban biaya sepenuhnya ditanggung negara: mulai dari seragam, makanan, buku, hingga fasilitas tempat tinggal, serta pendampingan belajar intensif bagi setiap siswa. Calon peserta didik berasal dari keluarga miskin atau sangat miskin, berdasar data tunggal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar bantuan menyasar mereka yang paling membutuhkan.

Kurikulum Sekolah Rakyat mengadopsi model nasional namun diadaptasi secara lokal dengan pendekatan “multi-entry, multi-exit”. Ini artinya siswa bisa masuk dan keluar pada waktu yang fleksibel, menyesuaikan tempaan belajar masing-masing individu. Pembelajaran diarahkan pada pendekatan individual dan deep learning agar potensi tiap anak—baik akademis, karakter, maupun jiwa kepemimpinan—dapat terdorong secara optimal. Untuk tahap awal tahun ajaran 2025/2026, prioritas jatuh pada jenjang SMA, kemudian secara bertahap turun ke SMP dan SD sesuai kesiapan fasilitas lokal.

Dibutuhkan sinergi besar untuk merealisasi gagasan ini. Konsorsium lintas kementerian digalang: Kemensos memimpin koordinasi, Kemendikbud dan Kemdiktisaintek bertanggung jawab atas konten akademik dan rekrutmen guru, sementara Kementerian PUPR turun tangan membangun dan merenovasi fasilitas pendukung. Tak ketinggalan, Kemenag, Kemenkeu, Kemendagri, dan Sekneg saling mengawal regulasi dan dukungan administratif di level daerah .

Menjelang 14 Juli 2025, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sekolah rintisan di 63 lokasi, dan menyusun 100 titik operasional awal. Semua itu ditopang anggaran sekitar Rp2 triliun, dengan sekitar Rp200 miliar masing-masing untuk gedung permanen; selebihnya proyek ini berjalan lewat renovasi gedung Kemensos yang memang banyak terletak di Jawa dan Sumatra, sambil merancang ekspansi ke daerah lain.

Jumlah siswa untuk tahap pertama diproyeksikan mencapai hampir 10.000 peserta, terbagi dalam 395 rombongan belajar (SD, SMP, SMA) pada 100 titik. Rinciannya: sekitar 6.180 siswa masuk pada gelombang pertama di 63 sekolah, dengan sisanya dimulai di akhir Juli hingga awal Agustus. Mimpi terbesarnya? Membangun 200 Sekolah Rakyat, mencapai hingga 500 ribu siswa dari keluarga rentan yang difasilitasi pendidikan berkualitas .

Seleksi siswa dilakukan secara sistematis: veriifikasi status ekonomi, tes akademik, tes psikologi, hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah bahkan memasang tim cek kesehatan untuk memastikan siswa asrama benar-benar layak mengikuti pendidikan intensif.

Tenaga pengajar dipilih melalui jalur ASN, PPPK (penuh waktu/paruh waktu), dan lulusan PPG, yang semua mendapat pelatihan intensif sebelum penempatan di lokasi—termasuk di daerah terpencil yang banyak diminati guru namun tidak ditinggali.

Tak hanya siswa yang dijangkau, tetapi orang tua pun diberikan perhatian serius: mereka diberi pelatihan keterampilan, penguatan ekonomi, bahkan perbaikan atau relokasi rumah bila dihuni keluarga sangat miskin. Upaya ini dimaksudkan agar mereka bisa menjadi mitra aktif dalam mendukung pendidikan anak, bukan hanya penonton pasif .

Banyak keluarga merasakan dampak emosionalnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul, sempat menyaksikan orang tua yang meneteskan air mata haru saat mendengar anak mereka diterima. Ada yang sampai sujud di kaki menteri sebagai bentuk syukur atas kesempatan yang datang.

Program ini bukan slogan kosong, melainkan dirancang sistematis: menggabungkan regulasi, infrastruktur, kurikulum inovatif, pendampingan intensif, dan pemberdayaan masyarakat. Ketika semua elemen ini terpadu, Sekolah Rakyat tidak hanya tampil sebagai pelengkap, tetapi sebagai katalis perubahan—menghidupkan narasi baru bahwa generasi miskin bisa menciptakan cerita keberhasilan melalui pendidikan.

***