PANGKALPINANG | TuahNews.com — PEMERINTAH Kota Pangkalpinang menempatkan lima sektor utama sebagai prioritas pembangunan pada tahun 2026. Fokus tersebut meliputi kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, ketahanan pangan, serta pendidikan.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, saat mengikuti Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 serta penyampaian hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi tahun 2025 yang digelar secara virtual di Smart Room Center, Jumat (27/2/2026).
Dessy mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan searah dengan kebijakan nasional serta program strategis pemerintah pusat.
Menurutnya, kualitas perencanaan dan penganggaran daerah harus terus diperkuat agar setiap program yang disusun mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan, penganggaran hingga pengawasan harus berjalan secara akuntabel. Hasilnya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi tersebut juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama dalam mencegah potensi penyimpangan pada pelaksanaan anggaran di tahun mendatang.
Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang masih berada pada level dua. Kondisi ini menunjukkan sistem pengendalian intern telah berjalan dan terdokumentasi, namun masih memerlukan penguatan agar lebih efektif.
Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang, M. Syahrial, menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah rekomendasi hasil evaluasi tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kami akan memperbaiki tindak lanjut dari evaluasi tahun sebelumnya agar ke depan maturitas SPIP dapat meningkat sesuai standar yang ditetapkan,” katanya.
Ia juga menilai kejelasan parameter penilaian dan instrumen evaluasi sangat penting agar pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melakukan perbaikan secara sistematis.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Pangkalpinang berharap kualitas perencanaan pembangunan daerah semakin transparan dan akuntabel, sekaligus mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang sejalan dengan agenda nasional pada 2026@Zen Adebi.
